Kejanggalan Sertifikat HGB Reklamasi Di Sanggah Sama Pakar

Kejanggalan Sertifikat HGB Reklamasi Di Sanggah Sama Pakar

Judi Kartu Online Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, waktu menghadiri peluncuran pergerakan Jakarta Coffee Capital, mengatakan ada keanehan pada penerbitan sertifikat hak manfaat bangunan (HGB) pulau reklamasi. 

Menurut Sandi, sertifikat itu terbit kurun waktu singkat, waktu Anies Baswedan tengah menyelenggarakan beribadah haji. 

" Janganlah izin untuk entrepreneur kecil dipersulit, untuk entrepreneur besarnya gampang. Misalnya izin reklamasi. Gubernurnya sekali lagi naik haji, pulang-pulang izin reklamasinya telah di setujui, " kata Sandi di Jakarta, Sabtu (16/9/2017). 

Tetapi, asumsi Sandi yang lihat ada kejanggalan itu disanggah oleh pakar hukum agraria Kampus Gadjah Mada (UGM), Nur Hasan. 

" Sesungguhnya, aneh atau tidak itu bergantung dipenuhi atau tidak prasyarat atau prosedur yang sudah ditata dalam perundang-undangan, " kata Nur Hasan dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017). 

Seperti di ketahui, mulai sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi senantiasa menjanjikan akan hentikan project reklamasi. 

Nur Hasan menerangkan, saat Pemprov DKI merajut kerja sama juga dengan pengembang, telah disetujui kalau hak pengelolaan tempat (HPL) pulau reklamasi jadi punya Pemprov DKI. 

Capsa QQ Online Permintaan izin HPL ini telah diserahkan mulai sejak Desember 2015, serta baru terbit sertifikatnya pada Juni 2017. Jadi konsekwensinya, sesudah HPL terbit, Pemprov DKI memberi referensi penerbitan HGB diatas HPL. 

Sebelumnya sertifikat HGB diterbitkan, terdapat banyak prosedur administrasi yang perlu diperlengkapi serta umumnya membutuhkan saat yang cukup lama. 

Prosedur itu dari mulai pengukuran, permintaan kontrol, penetapan batas tanah, sampai pengumuman data fisik. 

Pengukuran serta permintaan kontrol, menurutnya, cukup merujuk pada hasil pengukuran yang dikerjakan terlebih dulu waktu pengurusan izin terbit sertifikat HPL. 

" Untuk penetapan batas tanah, karna penetapan ini (umumnya) membutuhkan kesepakatan yang memiliki tanah yang sama-sama berbatasn. Untuk ini (reklamasi) tidaklah perlu ada kesepakatan dari pemilih tanah bersebelahan karna tak ada yang memiliki, " tutur Nur Hasan. 

Demikian juga untuk pengumuman data fisik serta data yuridis tanah. Umumnya, sistem ini membutuhkan saat 1-2 bln.. 

Tetapi, penerbitan HGB reklamasi tidak memerlukan saat lama karena mustahil ada warga yang mengklaim kalau tanah reklamasi ini punya mereka. 

" Jadi mungkin saja orang memperbandingkan (dengan pengurusan izin yang umumnya). Tidak coba memperbandingkan, tapi lihat praktek sertifikat tanah yang berada di kiri serta kanan yang berada di darat. Mungkin saja ini yg tidak diakui oleh umum, " selesai Nur Hasan.